PWI Jaya | Serang – Humas Polda Banten telah menyusun agenda untuk menyosialisasikan hasil pembelajaran tentang kode etik jurnalistik dan prosedur pengaduan kepada seluruh fungsi humas Polres dan Polsek serta PPID di Polda Banten.

Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga usai menyambangi Dewan Pers, pada Jumat (16/12/2021) lalu.

Lebih lanjut Shinto mengatakan, selama dirinya berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, ia tidak hanya mendapatkan pembelajaran lisan saja mengenai kode etik jurnalis (KEJ), namun juga ia mendapatkan cindera mata beberapa buku penting tentang KEJ dan aturan-aturan lainnya terkait dunia jurnalis.

“Kami belajar banyak hal dari Wakil Ketua Dewan Pers, dan pengetahuan ini penting untuk disosiliasikan meluas secara internal untuk meningkatkan kompetensi personel pelayan informasi publik di Polda Banten dan jajaran dalam membangun kemitraan strategis dengan media,” kata Shinto.

Shinto menerangkan, ketidaktahuan atas mekanisme pengaduan selama ini membuat Polda Banten pasif menanggapi pemberitaan yang tidak sesuai fakta

“Namun setelah belajar langsung dengan Wakil Ketua Dewan Pers, kami pastikan Polda Banten akan bersifat aktif merespons pemberitaan yang tidak sesuai fakta ke Dewan Pers, ini penting untuk menjaga nama baik Polda Banten dalam melayani informasi publik,” kata Shinto.

Dalam kesempatan belajar di Dewan Pers, Kabid Humas juga membawa beberapa lembar contoh print out tentang pemberitaan oknum media yang tidak sesuai dengan fakta ke Wakil Ketua Dewan Pers.

“Beberapa pemberitaan subjektif di media online telah kami print dan langsung kami konsultasikan dengan Wakil Ketua Dewan Pers, mudah-mudahan segera kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers,” tegas Shinto

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun menjelaskan, bahwa Dewan Pers adalah penilai terakhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik .

“Dewan Pers juga mempunyai kewenangan untuk menegur atas temuan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum wartawan,” kata Hendry.

Perlu diketahu bersama, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) telah dirumuskan dalam Peraturan Dewan Pers No.06/DP/III/2006 yang berisi beberapa ketentuan antara lain ketentuan untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, kewajiban wartawan untuj melakukan uji informasi, pemberitaan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Sementara prosedur pengaduan ke Dewan Pers terdapat pada Peraturan No. 03/DP/VII/2017. Beberapa hal penting di dalam aturan tersebut yaitu pengaduan dapat dilakukan terhadap karya jurnalistik dan terhadap perilaku atau tindakan jurnalis, pengaduan dapat diajukan tertulis dengan mengisi formulir pengaduan di Dewan Pers, pengadu memberi penjelasan kepada Dewan Pers dan Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan pengadu dan teradu.

Pasca melakukan pendalaman, sebelum putusan, Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan dengan mediasi dan adjudikasi dan jika mediasi gagal, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang diumumkan secara terbuka dan wajib dilaksanakan oleh teradu. | Heru Lianto

 

By Ivan