JAKARTA – Dewan Pers menggelar pisah sambut pengurus periode 2016-2019, dengan pengurus baru periode 2019-2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Kegiatan pisah sambut Pengurus Dewan Pers ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Ketua Bawaslu RI Abhan, Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal, Ketua KPU Arif Budiman serta sejumlah tokoh lainnya.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengatakan, lembaga yang dipimpinnya ini berencana akan membuat aturan baru yang mendukung untuk merangkul media lebih luas, khususnya media daring yang terus bertambah.

“Ini peradaban, 20 tahun lalu tidak ada. Seringkali kehadiran media daring, termasuk media sosial, belum masuk rumah besar Dewan Pers. Sekarang zaman berubah, pilihannya memperluas rumah Dewan Pers,” kata M Nuh.

Lebih Lanjut Ketua Dewan Pers mengungkapkan, dalam melakukan ekspansi agar dapat merangkul lebih banyak media daring, tentunya tidak perlu sampai mengubah undang-undang yang sudah ada, melainkan membuat peraturan baru.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan seluruh kegiatan pers harus bermuara pada kesejahteraan publik melalui peran edukasi yang mencerdaskan.

“Pers harus melakukan pemberdayaan terhadap pilar-pilar masyarakat, dengan memberikan pencerahan serta mendinginkan suasana,” ujarnya.

M Nuh juga menyebutkan, media dapat menjadi mediator yang hadir di antara masyarakat. “Tantangan media sekarang itu, ikuti saja pola kaidah keilmuan, mulai dari data informasi knowladge. Sehingga tidak mungkin mendapat informasi oksigen yang fresh lalu data tak jelas, karena informasi harus dapat dari data. Baru dari situ informasi diolah jadi knowladge,” tambahnya.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, perkembangan media daring dan media sosial sangat besar, seiring perkembangan teknologi.

“Pergerakan media online luar biasa, mulai cetak, dan elektronik. Online dan medsos susah ditangani. Dari sekitar 42 ribu media daring yang ada di Tanah Air, tidak semuanya dapat dilakukan verifikasi faktual, apalagi jumlahnya dapat terus bertambah,” jelas Rudiantara.

Begitu pula yang disampaikan Mantan Ketua Dewan Pers periode 2016-2019, Yosep Adi, yang menyebutkan dalam demokrasi saat ini, pers sangatlah penting. Sebab, ketika eksekutif, yudikatif dan legislatif bermasalah dapat menjadi pilar keempat demokrasi, ujarnya.
“Pers harus tepat dan kritis, dalam menyampaikan kritik-kritiknya. Pers harus menyampaikan peringatan-peringatan sebagai bagian early warning system,” ujarnya.(red)